Sejak Islam datang di Indonesia, zakat, infak, sedekah merupakan sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda. Di Sumatera misalnya, Belanda terlibat dalam perang berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik. Juga di tempat-tempat yang penduduknya beragama Islam, umumnya mereka kuat dalam melawan Belanda, antara lain karena mereka memiliki sumber dana berupa hasil zakat, infak dan sedekah.

Pemerintah Hindia Belanda kuatir dana tersebut akan dipergunakan untuk perlawanan terhadap mereka kalau masalah zakat dan fitrah tidak diatur. Pada tanggal 4 Agustus 1938 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 yang berisi kebijaksanaan pemerintah unuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh Penghulu atau Naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan keuangan.

Menurut Moh. Daud Ali, penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Belanda itu tidak digaji atau tidak diberi tunjangan. Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, Pemerintah melarann semua pegawai dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Larangan tersebut mempunyai dampak yang sangat negatif dengan sendirinya penerimaan zakat menurun sehingga dana rakyat untuk melawan Belanda yang ingin berkuasa terus tanpa menghadapi pemberontakan menjadi berkurang. Politik agama negara itu tetap berlaku di masa penjajahan Jepang. Di zaman Indonesia merdeka tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas Jawatan Urusan Agama masih terus berlangsung.

Sejak Indonesia merdeka memang ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat di berbagai daerah, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang ikut membantu pelaksanaan zakat itu, namun demikian belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah kecuali di Aceh (1959), Perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan zakat itu baru terjadi pada masa Orde Baru, yang diawali dengan anjuran Presiden untuk melaksanakan zakat secara efektif dan efisien serta mengembangkannya dengan cara-cara yang iebih luas dengati pengarahan yang lebih tepat. Anjuran itu disampaikan dalam pidatonya pada peringalan Mi’raj di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968.

Presiden mengumumkan kepada seluruh umat Islam Indonesia bahwa secara pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran, atau dengan kata lain beliau bersedia menjadi amil zakat. Oleh karena itu maka pengorganisasian zakat perlu dalam bentuk lembaga organisasi pelaksana, pertimbangan dan pengawasan.

Anjuran Presiden inilah yang mendorong terbentuknya badan amil zakat dl berbagai provinsi yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta, di samping yang dibentuk oleh Presiden sendiri yang lebih dari sepuluh tahun kemudian (1982) melahir kan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP). Pada tahun itu juga Pemerintah mengeluarkan Poraturan Monteri Agama No. 4/1969 tertanggal 15 Juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5/1968 tertanggal 22 Oktober 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Sebenarnya pada tahun 1967 Pemerintah telah menyiapkan suatu RUU zakat yang akan diajukan ke DPR Gotong Royong, dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Akan tetapi dalam jawabannya, Menteri Keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu dibuat dalam bentuk undang-undang, melainkan cukup dengan Peraturan Menteri saja.

Atas dasar pertimbangan itu maka keluarlah instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1970 yang menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 tahun 1968 di atas.

Di bawah Gubernur Ali Sadikin, Pemda DKI Jakarta mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tanggal 5 Desember 1968 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syari’at Islam dalam wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut kemudian ditetapkan organisasinya mulai dari tingkat wilayah kota/kotamadya, kecamatan, sampai ke kelurahan dengan tugas melaksanakan pengumpulan zakat “mal” (harta) di seluruh DKI, sampai dengan melaksanakan pembagiannya untuk yang berhak menerima zakat tersebut dengan prioritas untuk fakir miskin.

Pembentukan Badan Amil Zakat oleh Pemda DKI Jakarta ini kemudian diikuti oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama atau pemimpin Islam, begitu juga ada yang sebaliknya didirikan oleh unsur ulama dengan dukungan pemerintah. Dengan kata lain terbentuklah suatu badan amil zakat yang bersifat semi pemerintah walaupun umumnya dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur, BAZIS atau BAZ itu sudah dibentuk antara lain di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jakarta (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985) dan lain-lain. Badan itu tampil dengan nama yang berbeda-beda walaupun pada umumnya mengambil nama BAZ, BAZIS, BAZI (ditambah infak), BAKAT atau BAZID (ditambah derma) dan nama-nama lain seperti Yayasan Sosial Islam (Sumatera Barat). Ada juga yang terbentuk lembaganya tetapi belum berjalan.

Menurut pengamatan Dawan Raharjo, dari lembaga-lembaga yang ada itu dapat ditarik tiga pola lembaga. Pertama, yang membatasi diri dalam pengumpulan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat. Kedua, yang menitik beratkan zakat mal ditambah dengan sedekah dan infak. ini nampak pada operasi BAZIS DKI. Pola ketiga, adalah yang ingin mencakup semua jenis harta benda Islam. Ini mengarah kepada pembentukan lembaga Baitul Mal yang menghimpun dana dan harta seperti yang tercakup di dalam hukum fikih. Dalam rangka memberdayakan lembaga zakat di Indonesia, pada tahun 1991, dibentuklah aturan tentang Pembinaan Teknis BAZIS. Namun demikian, menurut beberapa pengamat peraturan-peraturan tersebut masih kurang aspiratif, karena belum menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem dan struktur negara ini. Dalam hal ini nampaknya BAZIS hanya dipandang semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dibina oleh pemerintah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah.

 

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
  1. Penyalahgunaan Dan Bahaya Narkoba
  2. Makalah Inkar Sunnah | Inkarussunah
  3. Hakikat Seni Dalam Islam
  4. Mengapa Kita Harus Membaca Alquran Setiap Hari
  5. Kronologis Meninggalnya Ustaz Jefri Al Buchori Pada Saat Tabrakan
  6. Kesejahteraan Sosial Menurut Islam
  7. Hukum Memakai Jilbab
  8. Contoh Pidato Halal Bihalal | Contoh Pidato Idul Fitri
  9. Islam dan Masalahnya
  10. 10 Orang Terkaya Di Dunia