Makalah Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

makalah tentang partai politik

Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini perubahan sistem partai politik dan pemilihan umum sangat dinamis. Hal ini wajar mengingat Indonesia sedang dalam masa transisi demokrasi. Masyarakatnya yang sangat plural dan menghendaki agar setiap masyarakat tersebut ada perwakilannya dalam menyalurkan aspirasi politik membuat banyak timbulnya berbagai partai politik di Indonesia.

Partai politik yang timbul pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 di Eropa Barat ini merupakan wujud pendobrakan tradisi kegiatan politik yang pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok dalam parlemen yang bersifat elitis dan dikuasai oleh kaum aristokrasi untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan.

Awal berdirinya partai politik adalah terjadinya kegiatan politik di luar parlemen dengan membentuk suatu panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pendukungnya. Karena perlunya memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang sepaham dengan kepentingannya, maka dibentuklah partai politik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kabinet Parlementer dan Presidensial (1945-1950)

Kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan adalah Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini disusun berdasarkan UUD 1945. Pada masa ini terjadi desakan dari pelbagai pihak akibat dari ketidak puasan atas kinerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang belum mencerminkan aspirasi rill dari suara rakyat, yang pada akhirnya keluarlah Maklumat X Wakil Presiden Moh.Hatta yang menjadi dasar dari terbentuknya partai-partai politik di Indonesia.

Di bawah UUD 1945 yang mengikuti sistem pemerintahan Presidensial, ternyata bisa diterapkan pula sistem pemerintahan Parlementer yang bertolak belakang dengan prinsip Presidensial. Inilah kali pertama penyimpangan terhadap UUD 45 bisa terjadi.

Kabinet Parlementer pertama dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir yang dikenal dengan sebutan Kabinet Syahrir I. Kabinet ini terdiri dari 16 Kementerian. Program kerjanya antara lain:

1. Menyempurnakan sistem pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat

2. Mencapai koordinator segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan negara RI serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan

3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat

4. Berusaha mempercepat penyelesaian tentang hal keuangan Indonesia

Kabinet Syahrir ini berlangsung sampai tiga dekade (Kabinet Syahrir 3). Setelah Kabinet Syahrir 3 ini jatuh lalu disusul dengan terbentuknya Kabinet Amir Syarifuddin. Amir memimpin kabinet selama dua dekade. Program kerja Kabinet Amir baik yang pertama ataupun yang kedua tidak pernah diumumkan.

Dengan berakhirnya Kabinet Amir Syarifuddin 2 maka sistem kabinet kembali ke Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh.Hatta sebagai Perdana Menteri yang tidak berpartai.

Setahun setelahnya, ibukota Yogyakarta diserang oleh Belanda. Akibatnya Presiden memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang dikenal dengan Kabinet Pemerintah Darurat yang berakhir pada tanggal 13 Juli 1949.

B. Kabinet Parlementer Liberal (1950-1959)

Pada masa ini berlaku UUDS RI tahun 1950. Bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1950 ini tetap menjalankan sistem Parlementer dengan demokrasi liberal. Partai politik semakin berperan dalam menciptakan tatanan demokrasi yang liberal ini.

Kabinet Pertama yang dibentuk adalah Kabinet Moh.Natsir. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.9 tahun 1950, tanggal 6 September 1950. Terdiri dari 18 Kementerian. Program kerjanya antara lain: mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu singkat, mencapai konsolidasi, dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara.

Kabinet ini hanya berumur kurang lebih 7 bulan, berakhir pada 27 April 1951 dan digantikan oleh Kabinet Sukiman. Kabinet ini terdiri dari 20 Kementerian. Program kerjanya antara lain: menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional. Kabinet ini berakhir pada 3 April 1952.

Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Wilopo dari PNI. Program kerjanya antara lain: melaksanakan pemilihan umum, memajukan tingkat penghidupan rakyat, serta mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Kabinet ini bubar pada 30 Juli 1953 karena mosi tidak percaya dari kalangan oposisi di DPR.

Adapun kabinet-kabinet selanjutnya yang pernah ada yaitu: Kabinet Ali-Wongso-Arifin, Kabinet Burhanuddin Harahap, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua yang merupakan Kabinet terakhir yang diramaikan oleh koalisi partai-partai politik.

C. Kabinet Presidensial-Demokrasi Terpimpin

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 45. Isi pokok Dekrit tersebut adalah:

1. Menetapkan pembubaran konstituante

2. Menetapkan berlakunnya UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia

3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dan daerah

4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara.

Sejak saat itu peran Presiden sangat kuat untuk membentuk dan memimpin pemerintahan. Kabinet seperti yang ditetapkan dalam UUD 45 adalah Kabinet Presidensial. Presiden sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Para menteri addalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kabinet pertama yang dibentuk Presiden setelah kembali ke UUD 45 adalah Kabinet Kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Perdana Menteri Presiden Soekarno sendiri dengan menteri pertama dijabat oleh Ir. H. Djuanda. Dalam kabinet ini ada sebutan Menteri-menteri Kabinet Inti, Menteri Negara Ex-Officio bukan anggota inti kabinet, dan para menteri muda yang berada di bidang-bidang tertentu.

Sejak Dekrit dan kembalinya ke UUD 45 susunan kabinet tidak menonjolkan partai politik. Bahkan sejak pemikiran politik Presiden Soekarno diikuti oleh semua kekuatan politik yang ada saat itu untuk menyederhanakan partai-partai politik menjadi kekuatan politik Nasakom, maka praktis peran partai politik menjadi pengikut dan menjadi pembenar aspirasi politik Bung Karno.

D. Kabinet Pemerintahan Orde Baru (1966-1999)

Pada pemerintahan Orde Baru kabinet pertama yang dibentuk adalah Kabinet Ampera yang diumumkan pada 25 Juli 1966 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam Kabinet Ampera terdapat 3 unsur, yakni unsur pimpinan dijabat oleh Presiden, unsur pembantu pimpinan dijabat oleh presidium, dan unsur-unsur anggota kabinet dijabat oleh para Menteri.

Kabinet ini terdiri dari 24 departemen yang masing-masing departemen dipimpin oleh seorang menteri. Masing-masing departemen dikelompokkan dalam 5 bidang antara lain: Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Politik, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Industri dan Pertambangan.

Pada tanggal 11 Oktober 1967 kabinet Ampera disempurnakan, dan pimpinan kabinet tidak lagi dijabat oleh Presiden Soekarno tetapi dijabat oleh Jendral TNI Soeharto. Kabinet ini berakhir pada 6 Juli 1968 dan diteruskan dengan Kabinet Pembangunan I. Setelah Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden dan Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, Soeharto selalu dikukuhkan sebagai Presiden sekaligus sebagai pemimpin kabinet. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Pemerintahan Golkar yang selalu memenangkan Pemilu dengan mayoritas tunggal. Kabinet Orde Baru ini menteri-menterinya selalu berasal dari para teknokrat bukan politisi. Karena Golkar sebagai pemenang Pemilu mengutamakan kekaryaan, maka karya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional dari kalangan teknokrat. Dengan demikian peranan partai politik sama sekali tidak ada, dan bahkan partai politik acap kali dijadikan dalihyang membuat tidak ada stabilitas pembangunan bangsa dan negara.

E. Kekuasaan di antara Legislatif dan Eksekutif

Selama ini kelembagaan birokrasi pemerintah selalu ditarik dari lokus dan fokus penggunaan kekuasaaan yang sedikit banyak menjauhkan dari terwujudnya demokrasi. Paradigma kekuasaan selalu bergulir dari waktu ke waktu, bergerak antara lembaga eksekutif dan legislatif. Periodisasi dari tarik-menarik dari lokus dan fokus kekuasaan dalam sejarah pemerintahan Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

1. Periode 1945-1950

Pada periode pertama antara tahun 1945-1950, semangat perjuangan masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan kita. Para pelakunya masih kuat iman untuk berjuang demi negara dan persatuan bangsa. Bahkan tidak jarang kekuatan mayoritas menekan kepentingan minoritas demi kesatuan dan persatuan bangsa dab negara proklamasi.

Sebagai contoh, penyimpangan pertama yang dilakukan oleh Soekarno terhadap UUD 45 yang menerima usulan Syahrir untuk tidak menggunakan Kabinet Presidensial dan diganti dengan Kabinet Parlementer.

Semangat primordial , walaupun ada untuk sementara waktu kalah oleh semangat nasional. Satu-satunya organisasi politik primordial yang mengancam negara proklamasi adalah PKI yang melakukan pemberontakan dalam rangka menguasai pemerintahan dan negara.

2. Periode 1950-1959

Pada tahun ini dianut sistem demokrasi parlementer, bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat dari Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, kita menganut sistem banyak partai yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya. Ketika itu semua partai politik yang memenangkan suara berkeinginan untuk menguasai beberapa kementerian. Bahkan tidak jarang terjadi kabinet pemerintah dibubarkan hanya karena pmbagian kementerian yang tidak sesuai dengan tuntutan partai politik.

Pemerintah di bawah kepemimpinan partai politik yang anggotanya mendominasi DPR. Kedudukan DPR kuat, tetapi sebaliknya lembaga pemerintah dapat dikatakan lemah posisinya. Pada periode ini di sana-sini militer sudah mulai ikut memainkan peran dalam percaturan politik. Peran tentara ini selanjutnya terwujud dalam konsep dwifungsi yang menekankan bahwa militer tidak hanya berperan dalam bidang keamanan dan pertahanan saja, melainkan juga di bidang sosial dan politik.

3. Periode 1960-1965

Pada masa ini lembaga pemerintah sudah mulai memihak kepada kekuatan politik yang ada. Atau lebih tepatnya lembaga pemerintah kita sudah terperangkap ke dalam jaring yang dipasang oleh kekuatan politik Nasakom.

4. Periode 1966-1999

Pada periode ini lembaga pemerintahan lebih memihak kepada kekuatan politik yang dominan. Semenjak periode ini pula rakyat takut untuk membicarakan tentang peranan sipil dalam tata pemerintahan kita. Dominasi militer mulai mewarnai kehidupan kenegaraan kita. Pada periode ini pula kedudukan partai politik sebagai simbol dari lembaga supremasi sipil yang seharusnya bisa mewakili rakyat sipil dalam percaturan politik pemerintahan ternyata banyak tergusur oleh peranan angkatan bersenjata yang mewakili aspirasi kekuasaan yang memerintah. Sehingga periode ini lebih dikenal sebagai pemerintahan sipil yang dikuasai oleh militer.

F. Bentuk-bentuk Kabinet di Indonesias

Selama Indonesia merdeka dan pemerintahan dijalankan sendiri oleh bangsa kita, Undang-undang Dasar yang dipergunakan baru dua macam, yakni UUD 1945 dan UUD Sementara 1950. Pada tahun-tahun pertama UUD 45 diberlakukan bentuk kabinet presidensial sangat sederhana. Pada kabinet pemerinyahan Orde Baru yakni berlakunya Demokrasi Pancasila bentuk kabinet dan jumlahnya semakin bertambah. Istilah departemen mulai dipakai untuk mengganti sebutan kementerian.

Pada kabinet Pembangunan I Menteri Negara dipergunakan lagi untuk jabatan menteri yang membantu presiden di bidang-bidang tertentu. Pada kabinet Pembangunan Tiga mulai dipakai lagi istilah dan jabatan Menteri Muda.

G. Siapa Yang Bisa Menjadi Menteri ?

Menteri merupakan jabatan yang sering diimpikan oleh banyak orang terutama pada zaman sekarang ketika banyak partai dibentuk. Bung Hatta pernah berpandangan bahwa yang bisa menjadi menteri adalah orang-orang yang profesional, berpartai politik dan yang berilmu/pengetahuan yang luas.

H. Menteri Zaman Demokrasi Liberal

Ketika pemerintahan dikelola secara demokrasi liberalistik, peran partai politik sangat besar, sehingga dalam pemerintahan eksekutif maupun legislatif orang-orang sipil yang berasal dari partai politik ini berkiprah sangat menentukan. Semua menteri banyak orang-orang sipil yang berasal dari partai politik. Akan tetapi saat itu prinsip-prinsip demokrasi tidak dijalankan dengan baik, yang berujung pada masuknya tentara dalam urusan pemerintahan dan negara.

I. Menteri Zaman Orde Baru

Pada zaman ini, jabatan menteri banyak dicapai melalui tentara dan golongan politik yang tidak mau disebut partai politik akan tetapi bermain politik, yang salah satu caranya adalah melalui konglomerat dan orang-orang dekat istana. Partai politik yang jumlahnya hanya dua gelintir itu tidak mempunyai harapan kapan akan dipasang sebagai menteri yang bergelimang dengan glamour anggaran yang melimpah.

Pada masa ini reputasi partai politik dibuat tercela dengan alasan partai politik rakyat terpecah-pecah menjadi keping-keping anak bangsa yang membahayakan persatuan, dan berbagai alasan-alasan lainnya.

J. Menteri di Negara-negara Lain

Di Inggris, seorang menteri harus berasal dari partai politik, berbobot, berkompeten, dan berkualitas memahami fungsi dan tugas departemen yang bakal dipimpinnya, begitu juga di negara-negara lainnya seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sedangkan jika di Kanada susunan kabinetnya agak berbeda dengan negara-negara lainnya, karena Menteri yang duduk di kabinet harus juga mewakili negara-negara bagian.

K. Bagaimana di Indonsia Sekarang ?

Menteri merupakan jabatan politik yang negarawaan, bukan pejabat negara yang tidak berpolitik. Identitas berpolitik dan menjadi pendukung, simpatisan, anggota, fungsionaris partai politik tidak bisa dihindarinya. Menteri haruslah orang yang mamahami seluk-beluk pekerjaan departemen. Hal itu bisa dicapai jika menteri tersebut mempunyai keahlian, berbasis ilmu pengetahuan yang luas, profesional, dan tentunya berakhlak mulia.

L. Jabatan Politik dan Jabatan Birokrasi

Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintah. Susunan birokrasi pemerintah akan terdiri dari jabatan-jabatan yang diisi oleh para birokrat karier dan ada pula para pejabat politik. Untuk menghindari konflik antara keduanya maka perlu adanya penataan pada birokrasi pemerintahan, antara lain:

1. Merumuskan apa yang dimaksud dengan jabatan politik dan jabatan karier (birokrasi)

2. Melakukan identifikasi jabatan dan pengklasifikasian jabatan

3. Penetapan batas-batas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antara kedua jabatan itu

M. Lembaga Politik dan Birokrasi Pemerintah

Departemen pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. Selain organisasi departemen, presiden dibantu pula oleh lembaga nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat karier profesional yang bukan partisan partai politik. Lembaga nondepartemen ini tidak boleh dipimpin atau dirangkap oleh menteri, karena keduanya mempunyai hubungan vertikal langsung kepada presiden.

N. Lembaga Birokrasi Pemerintah Lokal (Daerah)

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam lembaga demokrasi pemerintah ialah kelembagaan pemerintah lokal atau daerah. Paradigma pemerintahan sekarang berorientasi ke arah perubahan yang dulunya orientasi kekuasaan masih kuat dan partisipasi serta kontrol rakyat yang belum berjalan optimal sekarang terdapat banyak kelompok-kelompok kepentingan rakyat yang saling berkompetisi dalam proses politik manajemen pemerintahan, serta peran rakyat kini semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah harus menawarkan saluran-saluran akses kepada rakyat untuk berpartisipasi.

O. Netralitas Birokrasi Pemerintah

Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik.

Jika diamati perjalanan sejarah birokrasi kita, maka netralitas birokrasi pemerintah dari pengaruh dan kekuatan para partai politik belum pernah terwujud. Oleh karena itu, kenetralan birokrasi pemerintah dari pengaruh partai politik perlu untuk diperhatikan.

Ada beberapa model yang bisa dipergunakan untuk mengatur birokrasi pemerintah terhadap intervensi partai politik, yaitu

1. Model perwakilan konstitusional

2. Model perhitungan pluralis

3. Model ekonomi yang demokratis

4. Model kanan baru

P. Partai Politik dan Tatatanan Birokrasi Pemerintahan

Seperti diketahui bersama semua partai politik yang ada di Indonesia semenjak tahun-tahun pertama kemerdekaan adalah miskin dana. Karena itulah partai politik berusaha merebut posisi pada departemen-departemen tertentu dalam birokrasi pemerintah terutama pada departemen pengelola sumber daya manusia dan sumber dana. Mereka berusaha mempengaruhi, menguasai dan mengeksploitasi birokrasi pemerintah beserta sumber-sumbernya untuk kepentingan partainya.

Setelah pemilihan umum tahun 1955, gejala seperti itu semakin jelas. Tidak jarang terjadi suatu departemen yang dipimpin oleh menteri dari partai tertentu, maka seluruh departemen mulai dari tingkat pusat sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Partai politik dan birokrasi pemerintah di Indonesia mulai berinteraksi, berkaitan dan saling terlibat sejak bulan-bulan awal kemerdekaan. Ketika Maklumat X Wakil Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1945, ketika itu pula mualai dikenal kehidupan partai politik. Kehadiran partai politik sebagai perwujudan dari kemerdekaan rakyat untuk berserikat merupakan realisasi dari demokrasi.

Kehadiran partai politik ini sekaligus memberikan legitimasi dari kehadiran mereka dalam pemerintahan. Kehadiran mereka dimulai dari hadirnya para menteri yang memimpin kementerian dalam susunan kabinet pemerintah.

Sejarah kehadiran partai politik dalam pemerintahan yang dipresentasikan dalam susunan kabinet dapat dimulai dari kabinet pertama yang bersifat presidensial sampai dengan zaman pemerintahan Orde Baru dan disusul dengan kabinet zaman reformasi. Susunan kabinetnya dengan mempergunakan sebutan yang bermacam-macam untuk masing-masing kementeriannya menunjukkan adanya variasi yang berbeda antara satu sama lainnya. Semenjak peran partai politik dalam susunan kabinet baik pada sistem parlementer maupun presidensial sangat menentukkan, maka semenjak itu lokus dan fokus penggunaan kekuasaan bergerak sesuai dengan gerak bandul pendulum legislatif dan eksekutif.

Gerakan pendulum bergerak antara titik kekuasaan yang berada di eksekutif, kemudian bergerak pindah di legislatif, bergerak lagi ke eksekutif, dan sekarang tampaknya berada di legislatif lagi. Para pelakunya tidak ada lain kecuali partai politik, pegawai birokrasi pemerintah, dan militer.

Terimakasih anda telah membaca Makalah Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia untuk membaca makalah terbaru kami silahkan telusuri blog makalah gratis ini

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
  1. Makalah Pengembangan Pelayanan Nasabah Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kcp Sipin Jambi 3
  2. Ekonomi Regional Dan Permasalahannya
  3. Makalah Pengembangan Pelayanan Nasabah Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kcp Sipin Jambi 4
  4. Makalah Strategi Pembangunan Ekonomi Regional