Makalah Hukum Adat Perkawinan

BAB I
PENDAHULUAN

Hukum adat Perkawinan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanan-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak. Menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.

Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Terdapatnya pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk kawin menurut hukum adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, membuat kami merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam prakteknya.

1.2. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

2. Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 apakah perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat terjadi sebagai akibat keadaan terpaksa?

3. Bagaimana aspek yuridis dan aspek sosiologis akibat perkawinan di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian adalah :
1. Mengkaji lebih dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat dan dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Meninjau lebih lanjut adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 apakah perkawinan di bawah umur menurut Hukum Adat terjadi sebagai akibat keadaan terpaksa.
3. Mengetahui aspek yuridis dan aspek sosiologis akibat perkawinan di bawah umur.

BAB III
PEMBAHASAN

2.1. Pembahasan

Hukum adat dengan kedudukannya sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Membawa akibat terletakkannya posisi hukum adat baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis.

Hukum adat sebagai sentral dan basis dalam ruang pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia, sehingga hukum adat seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar struktur hirarki Tata Hukum Indonesia di mana dalam hukum adat itulah segala macam aturan hukum positif Indonesia mendasarkan diri dan mengambil sumber substansinya. Jika hal ini dilaksanakan, yang berarti penyadaran proses pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia dari keterasingannya, maka segala macam problematika yang muncul sebelumnya dapat dipastikan dengan sendirinya akan teratasi.

Hukum adat adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang secara logis memiliki karakter yang berbeda dengan sistem hukum barat namun yang sekaligus mencerminkan karakteristik asli masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga dipastikan keberadaanya selalu akan dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Wacana kembali kepada hukum adat adalah suatu tawaram yang logis, solutif, dan rasional di tengah-tengah segala kompleksitas problematika dalam ruang pembangunan dan pengembanan Hukum Indonesia guna terciptanya sebuah Hukum Indonesia yang lebih baik. Hukum Indonesia yang sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan nilai-nilai masyarakat Hukum Indonesia yang berke-Indonesia-an, Hukum Indonesia yang beradatkan Indonesia, Hukum Indonesia yang berdasarkan Hukum Adat Indonesia.

Hukum Indonesia tetap ditujukan sesuai tujuan filosofis dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan keteraturan melalui pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat, maka harus segera diadakan perubahan secara signifikan dan mendasar dalam paradigma hokum Indonesia agar Hukum Indonesia segera tersadar dari keterasingannya untuk kemudian segera kembali kepada hakekat aslinya, kepada Hukum Adat karena: “Hukum Adat adalahHukum Indonesia dan Hukum Indonesia adalah Hukum Adat.”

BAB IV
KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Didalam hukum positif sudah diatur tentang perkawinan, namum berkembangnya masalah tentang perkawinan menimbulkan benturan antara fakta yang ada dilapangan dengan hukum adat dan hukum positif. Hukum negara yang mengatur perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974. Tetapi hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah bertolak belakang dengan hukum positif tersebut. Jika melihat dari awal dimana hukum yang berlaku di negara kita saaat ini terlahir karena adanya hukum adat. Seiring berkembangnya zaman kedua hukum tersebut akhirnya berbenturan, salah satunya dalam hal perkawinan. Demi terwujudnyaa tujuan perkawinanseyogianya tidak ada masalah antara hukum adat dan hukum positif.

Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan seharusnyalah dijalankan meskipun hukum adat memperbolehkan hal tersebut.

Dimana hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Karena di dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.

Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman Prof. DR., Hukum Adat Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
Mr. B. Ter Haar Bzn. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1973
Tulisan Bewa Raganiwo, S.H., M.SI., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
  1. Pengertian Puisi Menurut Para Ahli
  2. Contoh Pidato Halal Bihalal | Contoh Pidato Idul Fitri
  3. Pengertian Kejaksaan Agung Indonesia
  4. Cerita Lucu | Sama Sama Pinter
  5. Penggunaan Huruf Kapital Sesuai EYD | Penggunaan Huruf Besar Sesuai EYD
  6. Dampak Negatif Makan Cepat
  7. Bahaya Seks Bebas dan Akibatnya
  8. Pengertian Prosa Fiksi Menurut Para Ahli
  9. 10 Gempa Bumi Terhebat di Dunia
  10. Obat Alami Kista, Kanker Rahim Dengan Sarang Semut & Sari Buah Merah