Fungsi Pengawasan Terhadap Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Oleh Satpol PP : Otonomi daerah telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, sehingga peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah daerah dituntut dapat mengantispasi segala perubahan tersebut, sehingga peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga itu sering kali belum dipahami dalam konteks pemerintahan daerah, satu kerja tim yang satu sama lain mempengaruhi. Terdapat kesan seolah-olah lembaga-lembaga pemerintah di daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada pedoman yang jelas. Seperti disebutkan oleh Sukamto Satoto bahwa dalam melakukan tugas atau fungsi satu sama lain terdapat kemiripan jika tidak berhati-hati dapat terjadi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing saling berbenturan.

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengantispasi perkembangan dan dinamika seirama masyarakat dengan tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan kehidupan.

Satuan Instansi Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas menjaga ketentraman dan ketertiban adalah suatu tugas atau fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelengaraan roda pemerintahaan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Poisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daeah yang aman,tertib, tentram dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya mempertimbangkan kriteria pendapatan jumlah penduduk di suatu daerah tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diembannya, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu menjadi dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu pada pasal 148 ayat (1) : ‘‘untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Poisi Pamong Prajaa’’. Kemudian ayat (2): ‘‘pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah’’.

Kemudian tentang penggangkatan dan kewenangan Polisi Pamong Praja diatur dalam pasal 149, yaitu:

(1). Anggota Satuan Poisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

(2). Penyidikan dan penuntutan terhadap perlanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah: ‘‘bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarak’’. Sedangkan yang dimaksud dengan Polisi Pamong Praja adalah: anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Pentingnya keberadaan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) bagian dari pemerintah daearah, di bentuk dengan tujuan membantu kepala daerah terutama dalam menegakan peraturan daerah (Perda), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2:

(1). Untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap provinsi, dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

(2). Pembentukan organisasi Satpol PP di tetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

Adapun tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah, pertama membina ketentraman masyarakat, kedua memberi peringatan dini dan penangulangan pemiliharaan tantribmas, sedangkan yang terakhir tugas yang disandang oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah (Perda) yang harus di taati oleh semua pihak dan kewenangan yang prosedural.

Dari ketiga macam tugas tersebut terlihat jelas, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wilayah tugas mulai dari pendekatan, pengayoman, pencegahan hingga penindakan bagi yang melanggar peraturan daerah. didalam hal penindakan perlu di garis bawahi adanya rambu- rambu yaitu kewenangan prosedural yang harus jelas dan terukur.

Ketidak jelasan tugas tersebut akan menyulitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, serta benturan dengan masyarakat. tentu saja hal itu bertentangan dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tagas dan fungsi yang seharus di embannya. perlu diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan perangkat aparat pelaksana penegak hukum dalam konteks institusi ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja berbeda dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai penyidik pelanggaran peraturan daerah, penuntutan yang diatur oleh Undang-Undang, fungsi litigasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam operasionalnya Satuan Polisi Pamong Praja maupun Penyidik Pegawai Pegeri statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil, bukan Polisi ataupun Militer. Jadi peraturan perundang-unndangan yang digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil, dan Salah satu fungsi yang mendasar pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah (Perda).

Untuk pelaksanaan suatu peraturan dalam Undang-Undang, maka dibuat peraturan turunan untuk melaksanakannya, sebagai salah satu peraturan perundang-undangan seperti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia:

1. Nomor 395/MPP/kep/1979 Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol.
2. Nomor 361/ MPP/KEP/10/1997 Tentang Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol.
3. Nomor 361/MPP/KEP/1779 Tentang Penunjukan Distributor Minuman Berakohol dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/11/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Berakohol.

Keputusan Menteri tersebut merupakan peraturan turunan untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pngedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Berakohol, minuman berakohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman berakohol golongan A adalah: minuman berakohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 0% sampai dengan kadar ethanol 5%.

2. Minuman berakohl golongan B adalah: minuman berakohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%.

3. Minuman berakohol golongan C adalah: minuman berakohol yang mengandung ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Untuk melaksanakn Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol, Keputusan Menteri Perdagang dan Menteri Kesehatan tersebut, maka Pemerintah kota jambi mengatur dalam sebuah peraturan daerah yang dibuat adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2010 Tentang pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di tempat Umum di Kota Jambi.

Di dalam pokok peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat umum, bahwa setiap tempat perusahan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman berakohol atau minuman keras (miras) harus memiliki surat izin, untuk minuman berakohol golongan A harus memiliki surat izin berupa SIUP dan minuman berakohol golongan B dan C harus memiliki surat izin berupa SIUP-MB, untuk mendapatkan surat izin penjualan minuman berakohol goongan A harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan daerah tersebut, setiap orang atau badan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kartu tanda penduduk (KTP).
b. Izin undang-undang gangguan (HO).
c. Surat izin tempat usaha (SITU).
d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
e. Pas photo.
f. Membuat surat pernyataan.
g. Materai Rp. 6000.

Sedangkan untuk mendapatkan surat izin penjualan minuman berakohol golongan B dan golongan C harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Surat penunjuk dari sub distributor sebagai penjual langsung.
b. SIUP dan atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel berbintang 3,4,5, atau surat izin restorandengan tanda talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang.
c. Surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman berakohol.
d. Tanda daftar perusahaan (TDP).
e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
f. Nomor pokok perusahaan kena cukai (NPPBKC), bagi setiap orang atau badan yang memperpanjang SIUP-MB.
g. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan nadan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila setiap orang atau badan bentuk perseroan terbatas.
h. Rencana penjualan Minumanan Berakohol 1 (satu) tahun kedepan.

Jika dilihat dari aspek Hukum yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini sudah sangat rinci baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam kenyataannya masih banyak tuga-tugas dan funsinya belum di jalannya terutama fungsi pengawasan terhadap minuman berakohol atau minuman keras (miras) sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah nom or 07 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman berakohol di tempat umum.

Di dalam pokok peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Di Kota Jambi secara jelas diatur tentang ketentuan pelarangan dan sanksi pidananya namun volume peredaran minuman berakohol atau minuman keras (Miras) semangkin meningkat dan banyaknya di jumpai perusahan, cafe, karoeke, hotel, bar, pub dan klab malam yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (ilegal), Walaupun ada kebijakan pemerintah daerah kota jambi dengan dibentuknya peratuarn Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Berakohol Di Tempat Umum, di dalam salah satu pasal Perda disebutkan yaitu:

pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara enceran atau grosir minuman berakohol golongan , golongan B dan golongan C dan/atau dijual langsung di tempat umum , ayat 2 memperjelas tempat umum yang di maksud pada ayat 1 yaitu:

a. Taman remaja
b. Gelangang olahraga
c. Kaki lima
d. Terminal
e. Kios-kios kecil
f. Penginaman remaja
g. Bumi perkemahan
h. Taman hutan kota
i. Taman wisata
j. Tempat yang berdekatan dengan ibadah, sekolah, rumah sakit dan tempat pemukiman
Dan di dalam ayat 3 di perjelas lagi bahwa sebagaima yang dimaksud pada huruf j berjarak paling kurang 300 meter.

Tetapi di kota jambi masih banyak temui bahwa pedagang-pedagang atau perusahaan memperjual belikan minuman berakohol di tempat umum berbagai jenis golongan baik itu golongan A, B dan C. salah satu kecamatan telanai pura ( karya) dan kecamatan kota baru (mayang) masih banyak di jumpai minuman-minuman berakohol yang tidak memiliki surat izin usaha dan/atau bebas memperjual belikan minuman berakohol atau minuman keras (Miras) di tempat umum baik itu di tempat sekolah, tempat ibadah dan tempa lainnya (Ilegal).

Minuman berakohol atau dikenal dengan minuman keras adalah suata minuman yang mengandung ethanol yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan sehingga dapat memabukan atau mengilangkan akal sehat manusia dan minuman berakohol didalam segi sosial juga dapat menyebakan atau berpotensi menggangu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, dan ada beberapa bukti bahwa minuman berakohol masih banyak beredar di kota jambi, bahwa Pada Tanggal 27 Agustus Tahun 1012 seorang pemuda yang sedang mabuk gara-gara meminum minuman berakohol atau minuman keras (miras) menikam temannya.

Bukti lainya bahwa seorang pemilik ruko pengoplosan minuman berakohol atau minuman keras (miras) merek Whisky Colombus tampa memiliki surat izin ( Ilegal ) berasil digrebek oleh anggota Subdit 11 Dit Narkoba Polda Jambi dengan menyita 1.420 botol minuman berakohol atau minuman keras (miras).

Dari bukti kasus tersebut bahwa minuman berakohol atau minuman keras (miras) masih banyak beredar di Kota Jambi.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam satu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul ‘‘ Fungsi Pengawasan Terhadap Pelarangan Pengadaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2010.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut melaluhi penelitian tentang:

‘‘Fungsi Pengawasan Terhadap Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota jambi Berdasarkan Nomor 07 Tahun 0210”.
Berdasarkan judul dan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pengaturan peredaran minuman berakohol di dalam peraturan daerah kota jambi?
2. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman berakohol Di Tempat Umum oleh satuan polisi pamong praja di kota jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan
1). Adapu tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jambi.
2). Untuk mengetauhi bagaimana Fungsi Pengawasan Terhadap Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2010.

b. Manfaat Penelitian
1). Memberikan sumbangan bagi para pembaca umumnya mahasiswa dan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pengawasan Terhadap Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Berakohol Di Tempat Umum Di Kota Jambi Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2010.
2). Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk sebuah tulisan.

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
  1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah