Contoh Skripsi Dampak Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

kelapa sawit di jambi

1.1. Konsep Kemitraan
Kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antar dua (atau lebih) pihak untuk melaksanakan sesuatu kegiatan (in action with) dalam hubungan ini, kerjasama tersebut merupakan pertukaran sosial yang saling memberi (social rewards), bersifat timbal-balik (dyadic), dan saling menerima (reinforcement). Hubungan seperti ini, akan bertahan lama jika kedua pihak saling merasa diuntungkan, tetapi akan segera putus jika salah satu pihak berpersepsi subyektif (meskipun tidak selalu nyata) merasa dirugikan (Mardikanto, 2009:76)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab, dan saling ketergantungan dengan masyarakat disekitar perkebunan sebagai plasma. Perusahaan dan petani peserta plasma sebaiknya harus bermitra. Pasalnya, adanya kemitraan akan membantu memperbesar skala usaha petani dan meningkatkan efisiensi produksi perusahaan (Sunarko, 2009:10)

Konsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1995 yang berbunyi,’’Kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan’’. Konsep tersebut diperjelas pada Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling mengidupi (Sumardjo et al, 2004:16)

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. (Martodireso et al, 2002)

1.2. Kemitraan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)
Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya dibangun Perusahaan Perkebunan Negara untuk masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, pabrik, lalu membangun plasma. Secara rinci, pekerjaan pembangunan program PIR meliputi tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada petani plasma dan akad kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani). (Sunarko, 2009:11)

Pada pola ini, pemerintah memberikan kemudahan penyedian kredit kepada Inti yang kemudian melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani sebagai mitranya. Dalam pola ini, perusahaan Inti menyediakan lahan, membangun kebun, menyediakan kredit, penyuluhan/bimbingan teknis, dan pembelian/pemasaran hasil dari petani. Sedang (kelompok) petani selaku plasma, berhak untuk mengelola lahan yang telah dibangun oleh inti dengan kewajiban mengansur kredit dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti. Pola PIR ini , banyak dikembangkan terkait dengan program transmigrasi dalam pembangunan kebun kelapa sawit (Mardikanto, 2009:82)

Pola kemitraan inti-plasma, Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Sumardjo et al,2004:22)

PIR merupakan salah satu pola pengembangan perkebunan rakyat. Pola PIR mulai dirancang pada tahun 1974/1975 dan diperkenalkan dalam bentuk Proyek NES/PIR-BUN di daerah perkebunan pada 1977/1978. Dalam konsep PIR, perusahaan perkebunan baik pemerintah maupun swasta berperan sebagai inti, sedangkan perkebunan rakyat sebagai plasma atau peserta (Fauzi Yan et al, 2002)

1.3. Konsep Kesejahteraan dan Kesejahteraan Sosial
Menurut kamus bahasa indonesia kesejahteraan adalah hal atau sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dbs; kemakmuran; ~ jiwa kesehatan jiwa; ~ sosial keadaan sejahtera masyarakat. (Ali et al, 1997)
Menurut Lokshin dan Ravallion (Strauss, 2004:63), pengertian kesejahteraan dilihat dari dua pendekatan, yakni: kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Noll (Milligan et al, 2006:22), melihat bahwa kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama), sedangkan kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan seorang individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan kebahagian (Suandi, 2011)

Menurut Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberikan definisi kesejahteraan sebagai berikut : “Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan bersih, aman dan nyaman dan juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Suharto (2005) Menyatakan bahwa Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (end) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai wahana atau alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan sosial, mental dan segi kehidupan spiritual (Adi et al, 2003)

1.4. Indikator Kesejahteraan Rakyat
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat indonesia, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar provinsi dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan). Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. Selain itu, indikator dampak juga ikut disajikan untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat. Antara indikator input dan indikator dampak kadang tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana, input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu, kesenjangan antara input dan dampak dalam suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (visible) melalui suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, perumahan, dan sosial lainnya. (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.1. Kependudukan
Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan karena dengan kemampuannya mereka dapat mengelola sumber daya alam sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh karena itu, dalam menangani masalah kependudukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, program perencanaan pembangunan sosial disegala bidang harus mendapat prioritas utama untuk peningkatan kesejahteraan penduduk (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.2. Kesehatan dan Gizi
Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Indikator tersebut meliputi angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang menjadi indikator utama. Selain itu, aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersedian sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.
Untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk tersebut telah dilakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan memelihara mutu pelayanan kesehatan yang sudah ada serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan seperti pembangunan puskesmas, posyandu dan rumah sakit; penyedian obat yang terjangkau oleh masyarakat; dan pendistribusian tenaga kesehatan hingga kepelosok daerah (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.3 Pendidikan
Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin majulahbangsa tersebut. Untuk itu pembangunan di sektor pendidikan perlu diutamakan. Dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 bahwa pendidikan yang layak. Pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa sektor yang merupakan kebutuhan mendasar, karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Bahkan, sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.4. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan persentase penduduk berumur 15 tahun lebih termasuk kedalam angkatan kerja, sedangkan TPT menggambarkan persentase penduduk yang mencari pekerjaan atau mempersiapakan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.5. Taraf dan Pola Konsumsi
Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk tercapai atau tidaknya aspek pemerataan. Dari data pengeluaran dapat juga diungkpan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.6. Perumahan dan Lingkungan
Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan berinterakasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu per satu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Dalam menjalani kehidupannya, manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal tetap dan merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2007)

2.4.7. Pendapatan
Pendapatan kotor atau penerimaan adalah seluruh pendapatan dalam usahatani selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau penaksiran kembali (Rp).

(a)Biaya alat-alat luar merupakan semu korbanan yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan kotor kecuali upah tenaga kerja, bunga seluruh aktiva yang dipergunakan dan biaya untuk kegiatan si pengusaha sendiri (Rp).

(b)Biaya mengusahakan merupakan biaya alat-alat luar ditambah upah tenaga kerja keluarga sendiri diperhitungkan berdasar upah pada umumnya(Rp).

(c) Biaya menghasilkan merupakan biaya mengusahakan ditambah bunga dari aktiva yang dipergunakan dalam usahatani.

(d) Pendapatan bersih adalah selisih dari pendapatan kotor dengan biaya mengusahakan (Rp). (e) Pendapatan petani meliputi upah tenaga keluarga sendiri, upah petani sebagai manajer, bunga modal sendiri, dan keuntungan. Atau pendapataan kotor dikurangi biaya alat-alat luar dan bunga modal luar(Rp). (f) Pendapatan tenaga keluarga merupakan selisih dari pendapatan petani dikurangi dengan bunga modal sendiri (Rp/jam kerja orang) (g) Keuntungan atau kerugian merupakan selisih dari pendapatan petani dikurangi dengan upah keluarga dan bunga modal sendiri (Rp) (Suratiyah Ken, 2009)

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Menurut badan pusat statistik (2003) pendapatan keluarga mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap analisis kategori pengeluaran. Sumber penghasilan rumah tangga berupa pendapatan digunakan untuk membeli dan memproduksi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan anggota rumah tangga. Pada kondisi pendapatan terbatas, rumahtangga akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya akan digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan menuju peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan (Rambe, 2004)

1.5. Hak dan Kewajiban Inti-Plasma
Untuk meresmikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (Inti ) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai berikut :

1.5.1. Hak Perusahaan Inti
Perusahaan inti berhak atas lahan perkebunan inti. Lahan tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 tahun. Pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Lahan perkebunan inti, emplasemen (satuan bangunan), dan pabrik pengolahan. Biaya untuk pembangunan kebun inti, termasuk fasilitas pengolahannya menjadi tanggung jawab perusahaan inti. (Fauzi Yan et al, 2008)

1.5.2. Hak Plasma
Petani peserta berhak atas lahan pekarangan, termasuk untuk rumah, seluas 0,5 ha dan lahan kebun plasma seluas 2 ha. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk rumah dan pengusahaan tanaman pangan. Lahan pekarangan diserahkan apabila telah siap diolah dan rumah telah selesai dibangun diatasnya. Sementara lahan kebun diserahkan apabila tanaman yang diusahakan telah mencapai umur menghasilkan dan memenuhi standar fisik yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, serta petani peserta telah menandatangani akad kredit dari bank pemerintah. Lahan kebun plasma dan pekarangan merupakan hak milik petani peserta. Namun, sertifikatnya masih disimpan di bank pemerintah sebagai agunan. (Fauzi Yan et al, 2008)

2.5.2. Kewajiban Perusahaan Perkebunan/Pengolahan/Eksportir sebagai mitra (inti)
a. Memberikan bantuan pembinaan budidaya/produksi dan penanganan hasil
b. Membantu petani di dalam menyiapkan kebun, pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), penanaman serta pemeliharaan kebun/usaha
c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu yang tinggi
d. Melakukan pembelian produksi petani plasma; dan
e. Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit bank (KKPA) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.

2.5.3. Kewajiban petani peserta sebagai plasma
a. Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya
b. Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami
c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan
d. Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit
e. Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya oleh pihak Dinas Perkebunan/instansi terkait setempat yang tidak termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit
f. Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen dijual kepada Perusahaan Mitra ; dan
g. Pada saat penjualan hasil petani akan menerima pembayaran harga produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank dan pembayaran bunganya.

2.5. Konsep Dampak
Menurut kamus bahasa indonesia definisi dampak adalah benturan; atau pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); atau benturan yg cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yg berarti dl momentum (pusa) sistem yg mengalami benturan itu (Ali et al, 1997)

Dampak dan Pengaruh (Impact) adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Kompetensi ini menekankan pada keinginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan dampak pada orang lain.

2.6. Konsep Interaksi Sosial
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok sosial (Soekanto, 1997)
Interaksi sosial berupa hubungan pengaruh yang tampak dalam pergaulan hidup bersama. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan masyarakat. Interaksi sosial terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok sosial dan antara kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya (Syarbaini, 2009)
Interaksi pada hakikatnya, manusia telah memiliki sifat yang dapat digolongkan kedalam : manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk berketuhanan. Khususnya manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia sudah barangkali tentu dituntut untuk menjadikan hubungan sosial antar sesamanya dalam kehidupan disamping tuntutan untuk hidup secara kelompok (Santoso, 1999)

Maryati dan Suryawati (2003) menyatakan bahwa, “Interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok” (p. 22). Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiyatmoko dan Handayani (2004), “Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial” Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.

2.6. Kerangka Pemikiran
Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (trickle down effect), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (power if dispersion) pada masyarakat sekitarnya. Semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnyan daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Syahza Almasdi, 2003a)
Pola kemitraan inti-plasma, Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Sumardjo et al, 2004)
Terjadinya kemitraan, seringkali dilatarbelakangi oleh alasan-alasan oleh adanya :

(a) Kesamaan tujuan,

(b) kesamaan peluang yang dimanfaatkan dan harus dilaksanakan bersama, serta

(c) masalah/tantangan yang harus dihadapi/dipecahkan bersama (Mardikanto et al, 2009)

2.6.Hipotesis
Berdasarkan uraian di atas dan menjawab pada teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ”pola kemitraan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit”.

Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
  1. Contoh Proposal Akuntansi Manajemen Download
  2. Perbandingan Pendapatan Usahatani Karet yang Menjual Karet ke Pasar Lelang dengan Non Pasar Lelang BAB II
  3. Study Kritis Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional
  4. Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil BAB II
  5. Penerapan Balanced Scorecard Pada Pt Telekomunikasi Tbk
  6. Perbandingan Pendapatan Usahatani Karet yang Menjual Karet ke Pasar Lelang dengan Non Pasar Lelang
  7. Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil BAB III
  8. Contoh Skripsi Budaya Organisasi Sebagai Penunjang Peningkatan Kinerja Organisasi
  9. Dampak Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
  10. Pengaruh Pembiayaan Qardhul hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil